- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Dulu PKS Janji Konsisten Tolak Dana Aspirasi, Sekarang Menerima
TS
sp0
Dulu PKS Janji Konsisten Tolak Dana Aspirasi, Sekarang Menerima
Jakarta - Fraksi PKS DPR adalah
salah satu fraksi yang mendukung
Usulan Program Pembangunan
Daerah Pemilihan (UP2DP) atau
biasa disebut dana aspirasi DPR.
Padahal, dulu PKS pernah berjanji
akan konsisten menolak dana
aspirasi. Kenapa berubah, PKS?
Usulan dana aspirasi ini sudah
pernah muncul tahun 2010 lalu. Saat
itu Fraksi Golkar DPR yang
mengusulkan alokasi dana aspirasi
DPR sebesar Rp 15 miliar per
anggota dewan. Seperti saat ini,
waktu itu dana aspirasi juga jadi
polemik.
PKS menjadi salah satu pihak yang
mengikuti suara publik menolak dana
aspirasi tersebut. Sekjen PKS saat
itu, Anis Matta, berjanji konsisten
menolak dana aspirasi.
"Kami akan tetap konsisten menolak
dana Rp 15 M, termasuk dana desa,"
kata Anis Matta, 15 Juni 2010 lalu.
(Baca: PKS Janji Konsisten Tolak
Dana Aspirasi Rp 15 M)
Lima tahun berselang, usulan dana
aspirasi dalam bentuk UP2DP muncul
lagi. Jumlahnya kini lebih besar, Rp
20 miliar per anggota per tahun. Apa
PKS konsisten menolak? Ternyata
tidak. Bersama Golkar, Gerindra, PAN,
PPP, PKB, dan Demokrat, PKS
menjadi salah satu fraksi DPR yang
menyetujui payung hukum dana
aspirasi di paripurna DPR 23 Juni
2015 lalu.
Mengapa sikap PKS berubah?
"Menurut PKS ini kan cuma program
aspirasi, jadi di depan nggak ngoyo,
di belakang juga nggak menolak.
Kalau jalan alhamdulillah, tapi nggak
juga nggak apa," kata Ketua Fraksi
PKS Jazuli sebelum rapat paripurna
di Gedung DPR, Jakarta, Kamis
(25/6) lalu. Anis Matta saat ini
adalah Presiden PKS.
Kini Jazuli bahkan menyindir
beberapa koleganya di DPR yang
teriak-teriak menolak dana aspirasi.
Menurut dia, program aspirasi itu
salah dipahami dan diartikan sebagai
dana aspirasi. Akibatnya muncul
pandangan bahwa nantinya masing-
masing anggota DPR mendapatkan
dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar
per tahun.
Padahal, kata Jazuli, anggota DPR
hanya mengusulkan program melalui
mekanisme pembahasan APBN 2016
di Badan Anggaran. Yang menolak,
diduga Jazuli hanya mencari simpati.
"Kalau ada orang yang katakan
berapi-api, menurut saya itu lebih
kepada panggung politik," tudingnya.
"Ternyata diam-diam (pengkritik)
paling gede mintanya. Mudah-
mudahan tidak ada kemunafikan,"
imbuh politikus asal Banten itu. (tor/
van)
http://m.detik.com/news/berita/29533...arang-menerima
pendusta kau
salah satu fraksi yang mendukung
Usulan Program Pembangunan
Daerah Pemilihan (UP2DP) atau
biasa disebut dana aspirasi DPR.
Padahal, dulu PKS pernah berjanji
akan konsisten menolak dana
aspirasi. Kenapa berubah, PKS?
Usulan dana aspirasi ini sudah
pernah muncul tahun 2010 lalu. Saat
itu Fraksi Golkar DPR yang
mengusulkan alokasi dana aspirasi
DPR sebesar Rp 15 miliar per
anggota dewan. Seperti saat ini,
waktu itu dana aspirasi juga jadi
polemik.
PKS menjadi salah satu pihak yang
mengikuti suara publik menolak dana
aspirasi tersebut. Sekjen PKS saat
itu, Anis Matta, berjanji konsisten
menolak dana aspirasi.
"Kami akan tetap konsisten menolak
dana Rp 15 M, termasuk dana desa,"
kata Anis Matta, 15 Juni 2010 lalu.
(Baca: PKS Janji Konsisten Tolak
Dana Aspirasi Rp 15 M)
Lima tahun berselang, usulan dana
aspirasi dalam bentuk UP2DP muncul
lagi. Jumlahnya kini lebih besar, Rp
20 miliar per anggota per tahun. Apa
PKS konsisten menolak? Ternyata
tidak. Bersama Golkar, Gerindra, PAN,
PPP, PKB, dan Demokrat, PKS
menjadi salah satu fraksi DPR yang
menyetujui payung hukum dana
aspirasi di paripurna DPR 23 Juni
2015 lalu.
Mengapa sikap PKS berubah?
"Menurut PKS ini kan cuma program
aspirasi, jadi di depan nggak ngoyo,
di belakang juga nggak menolak.
Kalau jalan alhamdulillah, tapi nggak
juga nggak apa," kata Ketua Fraksi
PKS Jazuli sebelum rapat paripurna
di Gedung DPR, Jakarta, Kamis
(25/6) lalu. Anis Matta saat ini
adalah Presiden PKS.
Kini Jazuli bahkan menyindir
beberapa koleganya di DPR yang
teriak-teriak menolak dana aspirasi.
Menurut dia, program aspirasi itu
salah dipahami dan diartikan sebagai
dana aspirasi. Akibatnya muncul
pandangan bahwa nantinya masing-
masing anggota DPR mendapatkan
dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar
per tahun.
Padahal, kata Jazuli, anggota DPR
hanya mengusulkan program melalui
mekanisme pembahasan APBN 2016
di Badan Anggaran. Yang menolak,
diduga Jazuli hanya mencari simpati.
"Kalau ada orang yang katakan
berapi-api, menurut saya itu lebih
kepada panggung politik," tudingnya.
"Ternyata diam-diam (pengkritik)
paling gede mintanya. Mudah-
mudahan tidak ada kemunafikan,"
imbuh politikus asal Banten itu. (tor/
van)
http://m.detik.com/news/berita/29533...arang-menerima
pendusta kau
0
3.8K
70
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan