sumber



VIVAnews - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah menilai pengelompokkan partai politik menjadi dua kubu paska pemilihan presiden lalu tidak perlu dilanjutkan hingga ke parlemen.

Menurutnya, pertarungan dua kubu koalisi partai harus disudahi setelah pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Senin 20 Oktober 2014.

"Regrouping parpol itu terjadi karena Undang-Undang Pilpres. Setelah Jokowi-JK dilantik, urusan pilpres itu sudah selesai. Selanjutnya, urusan membangun bangsa," kata Basarah dalam diskusi bertajuk Membangun Sinergi Pemerintah dan Parlemen Yang Sehat yang digelar PolcoMM Institute di Jakarta, Selasa 21 Oktober 2014.



Menurut Basarah, Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebaiknya dibubarkan dan melebur menjadi satu untuk bergotong-royong membangun Indonesia yang lebih maju.

Indonesia, menurut Basarah, akan menghadapi musuh besar. Musuh pertama, adalah neoliberalisme, yang membuat harga minyak dalam negeri semakin tinggi. Kedua adalah fundamentalisme agama yang ingin mengubah dasar negara Pancasila menjadi negara berdasarkan agama.

"Maka jangan terjebak politik pecah belah. Mari bubarkan KIH dan KMP. Mari kita bergotong royong menghadapi musuh bersama yaitu fundamentalisme agama dan neoliberalisme," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR itu.

Ia menambahkan, setiap kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang baik harus didukung, dan kalau tidak baik harus dikritik. Menurutnya, hal yang sama juga dilakukan partainya selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

"Kami dulu bukan oposisi, tapi berada di luar pemerintahan. Sewaktu kami di luar pemerintahan, tidak pernah mengajak parpol lain untuk membangun koalisi. Karena maksud kami saat itu bukan untuk menjatuhkan Pak SBY," ujarnya. (ita)