Sebelum masuk ke tema kali ini mengenai ORMAS, TS menghimbau mari kita budayakan untuk selalu membaca suatu artikel lengkap dari awal sampai habis agar inti dari artikel bisa kita serap dan cerna.

Di Indonesia seperti kita ketahui banyak sekali Organisasi Masyarakat atau lebih kita kenal ORMAS yang sudah didirikan. Pada tahun 2018 jumlah ORMAS yang sudah terdaftar berjumlah 394.250. Kalau ditambah dengan ORMAS yang belum terdaftar mungkin bisa dua kali lipat dari jumlah itu.

ORMAS adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk secara sukarela berdasarkan aspirasi, kehendak, ,kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk bepartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tentunya berdasarkan Pancasila.

ORMAS dalam kegiatannya harus bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

Tapi entah kenapa sekarang kita kalau sudah mendengar kata ORMAS, kita malah mencoba untuk menghindarinya. Jadi malah berkesan kalau ORMAS itu adalah Organisasi Masyarakat yang cenderung ke arah kegiatan yang berbahaya.



Kenapa kita punya pandangan kalau ORMAS adalah Suatu Organisasi Yang Ditakuti?

Oke, kita ambil contoh bentrokan ORMAS yang baru-baru ini terjadi di Bandung, dimana 2 ORMAS terjadi salah paham yang mengakibatkan bentrokan antar Massa dari masing-masing ORMAS. Karena bentrokan itu, suami istri yang merupakan pedagang kaki lima terluka kena sabetan samurai di dagu, hidung dan lutut. Miris ya, orang yang gak tau apa-apa jadi korbannya.

Belum lagi contoh bentrokan antar Massa ORMAS lainnya misalkan rebutan lahan parkir dan segala macamnya yang membuat masyarakat sekitarnya menjadi resah dan ketakutan.

Nah dari kedua contoh diatas kita bisa simpulkan, sebetulnya yang menjadi ketakutan masyarakat dari ORMAS ini adalah MASSA nya bukan ORMAS nya itu sendiri.



Apakah ORMAS itu Lebih Baik Dibubarkan ??

ORMAS sebetulnya tidak harus dibubarkan selama kegiatan ORMAS itu masih menjunjung nilai Pancasila dan tetap memperhatikan hukum yang berlaku di negara Indonesia dan juga tetap menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat.

Disinilah fungsi dari para tokoh petinggi dari masing-masing ORMAS untuk menjaga dan memperhatikan anggota dan atau massa nya agar selalu berada di jalur yang sudah ditetapkan. 

Tetapi kalau para tokoh petingginya saja sudah salah mengarahkan jalan kepada anggotanya, bagaimana ORMAS itu bisa membantu pemerintah dalam menciptakan persatuan dan kesatuan. 

Kalau di perusahaan ibaratnya seorang Kepala Cabang mengarahkan anak buahnya di cabang tersebut untuk melanggar aturan dari perusahaan padahal aturan yang sudah dibuat perusahaan itu bertujuan agar semua karyawan bisa bekerja dengan aman dan nyaman. 

Pastinya anak buah yang takut kehilangan pekerjaan akan mengikuti perintah atasannya, dan pada akhirnya yang terjadi adalah karyawan yang sudah melanggar aturan perusahaan itu mengalami kecelakaan atau bisa juga perusahaan menutup cabang yang sudah dianggap tidak menguntungkan perusahaan. Yang rugi kan seluruh karyawan di cabang tersebut.




Sebetulnya dengan adanya ORMAS, pemerintah terbantu sekali, karena ORMAS bisa dijadikan sarana pemberdayaan masyarakat agar masyarakat itu bisa berkembang di lingkungannya.

Tetapi kita juga harus lihat, apakah ORMAS tersebut benar-benar sudah searah dengan fungsi dan tujuan sebenarnya ORMAS itu dibentuk atau malah menyimpang.




Pasal 5

Ormas bertujuan untuk:

a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
h. mewujudkan tujuan negara.

Pasal 6
Ormas berfungsi sebagai sarana:

a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
c. penyalur aspirasi masyarakat;
d. pemberdayaan masyarakat;
e. pemenuhan pelayanan sosial;
f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.