PKI: Hoax Politik Musiman Favorit 2014-2019

Beranda
Komunitas
News
Berita dan Politik
PKI: Hoax Politik Musiman Favorit 2014-2019

inal74

30-07-2019 15:38

PKI: Hoax Politik Musiman Favorit 2014-2019

Prabowo Subianto menerima kunjungan Dubes China untuk Indonesia Xiao Qian di kediamannya Hambalang, September 2018

Dalam 5 tahun terakhir ini, isu tentang kebangkitan PKI (Partai Komunis Indonesia) menjadi salah satu isu yang selalu muncul ketika memasuki tahun politik di Indonesia. Padahal isu tentang PKI ini tidak pernah muncul dalam pilpres-pilpres sebelumnya. Sebagai contoh, pada bulan Februari 2004 (menjelang Pilpres 2004) Mahkamah Konstitusi (MK) membuat sebuah keputusan hukum dalam konteks Pemilu 2004: bekas anggota PKI boleh memilih dan dipilih. Menariknya, pasca putusan tersebut tidak ada seorangpun rakyat Indonesia yang mendemo gedung MK dan menyebut para hakim MK mendukung PKI. Lalu pada Pilpres 2009, isu PKI yang biasa dilemparkan kepada Megawati dan PDIP kalah oleh mencuatnya isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditujukan kepada Prabowo Subianto. Ketika itu, Prabowo Subianto maju menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati sebagai calon presidennya.

Isu tentang kebangkitan PKI memang sangat enak untuk dijadikan materi agitasi dan propaganda, karena isu ini sangat bisa diterima oleh mayoritas rakyat Indonesia, mengingat kelamnya sepak terjang PKI dulu di Indonesia. Agitasi dan propaganda tentang kebangkitan PKI sangat masif terjadi terutama pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Buktinya, pada Pilpres 2014, masyarakat Indonesia pasti masih ingat dengan beredarnya tabloid Obor Rakyat, yang dijadikan media agitasi dan propaganda untuk mem-“PKI”-kan lawan politik. Menjelang Pilpres 2019, dalam acara bertajuk Do’a Untuk Keselamatan Bangsa pada 29 September 2018, kaum muslim yang menghadiri gelaran acara outdoor di Monas tersebut menyanyikan lagu dengan lirik “Ganyang PKI”. Di tambah lagi, sebuah pernyataan Mayjen (Purn) Kivlan Zen pada 13 Oktober 2018 yang lumayan provokatif: “PDIP tandatangan bersama untuk pengaderan. Sekarang Nasdem juga ikut dengan Partai Komunis Cina untuk melakukan pengaderan. Golkar juga ikut setelah yang (Setya Novanto) masuk penjara ini. Sama-sama tandatangan pengaderan dari China. Masa negara Pancasila kerjasama dengan negara komunis?”Pernyataan provokatif sang jendral ini menarik untuk dikaji.

Bolehkah negara Pancasila bernama Indonesia bekerjasama dengan negara komunis bernama China? Jawabannya: boleh-boleh saja. Bila dilihat dari sejarah diplomasi antar negaranya, hubungan diplomatik antara Indonesia dengan China atau Repubik Rakyat Tiongkok sudah terjalin sejak lama. Apalagi sampai dengan hari ini Indonesia masih melaksanakan kebijakan luar negeri One China Policy, yaitu Indonesia hanya memiliki hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat China/Tiongkok, dan tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Republik Tiongkok (Taiwan).

Lalu untuk urusan tenaga kerja asing (TKA) dari China, hingga akhir tahun 2018, TKA China yang masuk ke Indonesia berjumlah lebih dari 20.000 orang. Tapi ingat, tenaga kerja asing di Indonesia itu tidak hanya dari China saja, ada juga yang dari Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan lain-lain. Untuk urusan utang luar negeri Indonesia, harap diketahui bahwa hingga akhir tahun 2018, terdapat 5 negara pemberi pinjaman terbesar ke Indonesia, yaitu: Singapura sebesar USD 58,38 milyar, Jepang sebesar USD 29,12 milyar, China sebesar USD 17,47 milyar, Amerika Serikat sebesar USD 16,61 milyar, dan Hongkong sebesar USD 14,4 milyar. Maka dari itu, pinjaman Indonesia ke China sebenarnya berada pada taraf yang wajar-wajar saja. Di samping itu, Indonesia memiliki kedutaan besar Republik Rakyat China/Tiongkok yang terletak di kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan dengan duta besarnya yang sekarang bernama Xiao Qian. Selama isu kebangkitan PKI ini mencuat dari tahun 2014 hingga 2019, belum pernah terdengar Kedutaan Besar Republik Rakyat China/Tiongkok ini ada yang mendemo. Harap diketahui bahwa dengan adanya kedutaan besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia, maka kerjasama antara Indonesia dengan China sama sekali tidak melanggar konsensus kebangsaan apapun. Kerjasama seperti ini pun bukanlah hal yang tabu untuk dilakukan oleh pihak-pihak lain, termasuk oleh partai politik.

Saat ini, di Indonesia terdapat 7 partai politik yang pernah memiliki hubungan dan kerjasama dengan Partai Komunis China/Tiongkok, yaitu: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Demokrat.

Ketika Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menghadiri Hari Nasional Republik Rakyat Tiongkok di Hotel Sangri-La Jakarta pada 27 September 2018, Prabowo menyatakan bahwa karena China sangat penting untuk Indonesia, maka hubungan Indonesia dengan China harus dijaga. Kemudian PKS dalam salah satu halaman di situs resmi partainya menyatakan bahwa selain dengan AK Parti (sebuah partai di Turki), PKS juga menjalin hubungan dan komunikasi dengan Partai Konservatif di Inggris, Partai Buruh Australia, dan Partai Komunis China. Pada tahun 2011, Partai Demokrat pun bahkan pernah menandatangani Memorandum of Understanding(MoU) atau nota kesepahaman dengan Partai Komunis Tiongkok/China dalam rangka memperkuat kerjasama kedua partai.

Oleh sebab itu, wajar jika PKI menjadi hoax politik musiman favorit di Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, karena ternyata Indonesia memiliki 7 partai politik yang memiliki kemampuan menciptakan agitasi dan propaganda dahsyat dengan menggunakan isu tentang PKI sebagai materinya. Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo pun menganggap, meski keberadaan dan kebangkitan PKI itu belum jelas atau sebatas kabar angin semata, namun isu tersebut telah menjadi komoditas bagi kepentingan kelompok tertentu. Jadi, benarlah apa yang pernah dikatakan oleh Fadli Zon ketika menjadi Sekretaris Umum Tim Kampanye Nasional Megawati-Prabowo 10 tahun lalu: “Setiap pilpres isu-isu musiman itu diangkat oleh lawan-lawan politiknya”.

Presiden PKS Shohibul Iman menerima kunjungan Dubes China untuk Indonesia Xie Feng di markas pusat PKS, Januari 2016

Sumber:
https://m.detik.com/news/berita/2688...munis-tiongkok
http://pks.id/content/pks-dan-ak-par...belajar

https://www.liputan6.com/news/read/3...gkok-teken-mou
https://www.cnnindonesia.com/nasiona...tingan-politik
https://www.merdeka.com/politik/ketu...n-pilpres.html
https://nasional.tempo.co/read/39980...dipilih

https://www.merdeka.com/uang/5-negar...-triliun.html

Diubah oleh inal74 30-07-2019 16:07

2.7K

Kutip

Balasan

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Urutan

Terbaru

Terlama

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Komunitas Pilihan