Selamat datang gansis di thread ane




Kali ini ada yang pengen ane bahas dari negara tempat Ratu Elizabeth II bertahta atau bisa disebut pula sebagai negara mother of parliament (ibunya parlemen). Karena sistem parlemennya banyak diterapkan oleh negara - negara di berbagai belahan dunia.





Di United Kingdom (UK) sendiri lembaga legislatif adalah Parliament (parlemen) yang merupakan otoritas tertinggi disana, atau kalo di kita sama seperti MPR. UK Parliament tersusun oleh majelis atas / Dewan Bangsawan (House of Lords) dan majelis rendah / Dewan Rakyat (House of Commons).


Dewan Rakyat (House of Commons) atau kalo di Indonesia setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah majelis rendah dalam parlemen di UK yang berfungsi untuk mengesahkan undang - undang.


Pemerintah harus mendapatkan dukungan para anggota parlemen untuk bisa menerapkan undang - undang yang mereka ajukan. Pemerintah dan partai - partai yang beroposisi biasanya menempati kursi yang berseberangan di Dewan Rakyat. Anggota parlemen dari partai pemerintah yang tidak diangkat menjadi pejabat pemerintah, duduk di belakang mereka atau kursi kedua.





Berbeda dengan praktik di Indonesia di yang mana anggota parlemen atau DPR yang diangkat menjadi menteri mengundurkan diri. Sedangkan di UK menteri adalah anggota parlemen dan karenanya tidak mundur ketika masuk kabinet pemerintahan.





Setiap Rabu siang, perdana menteri menjawab pertanyaan dari para anggota parlemen selama setengah jam. Kegiatan ini mirip dengan Rapat Dengar Pendapat atau di UK biasa disebut Prime Minister’s Questions(PMqs). Pertanyaan pertama dari anggota parlemen biasanya di seputar kegiatan atau agenda perdana menteri (open questions). Penanya kemudian melanjutkan dengan pertanyaan kedua, bisa tentang apa saja, tapi biasanya tentang isu - isu politik terkini.


Pemimpin oposisi bisa menindaklanjuti pertanyaan ini atau bisa juga mengajukan pertanyaan dengan topik-topik lain. Pemimpin oposisi merupakan satu - satunya anggota parlemen yang dibolehkan mengajukan pertanyaan lanjutan dengan topik yang sama (follow-up questions) kepada perdana menteri.





Ketua parlemen atau biasa disebut Speaker, bertugas mengatur dan memastikan agar tanya jawab dengan perdana menteri tadi berlangsung tertib. Selain ketua juga ada beberapa wakil ketua dan mereka dipilih oleh para anggota parlemen lain. Ketua parlemen harus adil dan tidak berpihak, jadi ketika ia terpilih menjadi ketua ia mundur dari partai politik dan tidak diperbolehkan terlibat dalam masalah - masalah politik, bahkan ketika mereka pensiun nanti.




Pemungutan suara di Majelis Rendah (Dewan Rakyat) dinamakan division. Prosesnya diawali dengan permintaan ketua parlemen kepada para anggota parlemen untuk menyuarakan pendapat atau posisi mereka atas satu rancangan undang-undang (RUU).


Jika hasilnya sama kuat antara yang mendukung dan menentang, ketua akan memutuskan dilakukannya pemungutan suara. Kemudian setiap anggota parlemen, satu per satu, akan maju dan menyampaikan suara mereka. Para petugas akan mencatat nama dan suara mereka, apakah mendukung atau menentang RUU.


Setelah selesai, hasil penghitungan suara akan diumumkan oleh ketua parlemen atau speaker.




Ketika sebagian besar anggota parlemen menolak, bukan berarti pemerintah dinyatakan kalah. Mungkin para anggota parlemen ini melakukan pemungutan suara atas amendemen undang - undang, bukan keseluruhan RUU. Jadi, pemerintah dapat dinyatakan kalah apabila kalah suara dalam pemungutan RUU yang mereka ajukan, dan biasanya pemimpin oposisi dapat mengajukan opsi "Mosi Tidak Percaya" kepada pemerintah untuk mengadakan pemungutan suara di Dewan Rakyat, apakah pemerintahan yang dipimpin oleh perdana menteri saat itu layak untuk diteruskan atau tidak, seperti yang pernah dialami oleh PM Theresa May beberapa tahun yang lalu.




Proses RUU menjadi undang - undang (UU) bisa memakan waktu berbulan-bulan, karena harus melewati beberapa tahap baik di Dewan Rakyat maupun di Dewan Bangsawan. Tapi terbuka kemungkinan proses tersebut diselesaikan dalam kurun kurang dari sebulan, seperti yang terjadi dengan Undang - Undang Parlemen pada tahun 2009.


Semua anggota Dewan Rakyat memang punya hak suara, tapi devolusi (otonomi) kepada pemerintah - pemerintah daerah membuat beberapa masalah atau isu tidak lagi dipegang oleh para anggota parlemen yang berkantor di Westminster. Kekuasaan atau kewenangan tersebut sekarang berada di tangan para anggota Parlemen Skotlandia, Parlemen Wales, dan Parlemen Irlandia Utara.





Sekarang apa yang kiranya bisa kita ambil dari Dewan Rakyat UK. Menurut ane DPR dapat mengadopsi letak formasi kursi House of Commons sebagai formasi utama di dalam ruang rapat DPR. Bayangkan aje gan ruangan DPR yang besar dengan formasi kursi setengah lingkaran tentunya terlalu banyak menggunakan lahan tempat dibandingkan formasi kursi sejajar yang saling berhadap - hadapan.





Mungkin hanya itu yang bisa ane sampaikan. Walaupun sistem pemerintahan di negara kita dan mereka berbeda. Tetapi tak ada salahnya kan gansis bila hal - hal yang bisa dicontoh dapat diterapkan oleh negara ini.


Sekian thread ane kali ini.



Sampai Jumpa dan Terima Kasih banyak yang sudah membaca.




klik gambar diatas untuk menuju trit ane lainnya


Referensi:
Sumber 1& 2
Gambar oleh google