Pandemi Covid-19 telah mengubah wajah Indonesia. Bermula hanya dua kasus di awal Maret, kini kasusnya mencapai 130.718 kasus per 12 Agustus 2020. Kasus corona di Indonesia pun belum mencapai puncaknya, gelombang pertama saja belum selesai. Hal ini menandakan, kasus corona di Indonesia akan masih terus bertambah hingga pada waktu yang belum dapat dipastikan.

Pageblug yang belum kunjung usai pun berdampak pada perekonomian negara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia atau PDB kuartal II 2020 berkontraksi cukup dalam, menjadi – 5,32 %. Maka tak ada cara lain, krisis kesehatan dan ekonomi RI harus segera dibenahi.

Namun di saat krisis melanda Indonesia, jajaran di pemerintahan masih terlihat bekerja biasa-biasa saja. Hal itu pula yang menyebabkan Presiden Jokowi meluapkan kemarahannya, pada beberapa waktu yang lalu. Ia menilai tak ada aura krisis di diri pejabat pemerintah. Oleh karena itu pula ia mengancam akan melakukan perubahan atau pencopotan posisi pejabat di kabinetnya bila tak ada perubahan kinerja.

Maka muncullah desas desus akan siapa yang bakal diganti oleh Presiden Jokowi. Terlebih lagi, hingga kini belum terlihat perubahan yang signifikan dari kinerja beberapa pihak di pemerintahan.

Salah satu yang patut menjadi perhatian adalah kemunculan spekulasi di publik mengenai kemungkinan Wakil Presiden Maruf Amin lengser dan digantikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Menurut analis politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, ada empat hal penting yang terjadi di istana jika spekulasi ini benar adanya.

Sumber : PojokSatu[Ramai Prabowo Gantikan KH Ma’ruf Amin, Ada Skenario Lepas Kiai Ma’ruf sebelum 5 Tahun?]

Pertama, munculnya isu itu menandakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak mampu memberikan tugas-tugas khusus yang tepat untuk Maruf Amin sebagai wakil atau ada semacam ketidakjelasan pembagian kerja.

Tugas utama dari seorang Wapres adalah membantu presiden dalam melakukan kewajibannya. Tapi kenyataannya, Presiden Jokowi seolah bekerja sendiri. Apabila Wapres Maruf benar-benar menjalankan perannya, maka seharusnya ia dapat bahu-membahu dengan Presiden Jokowi dalam menangani krisis yang terjadi sehingga ancaman reshuffle yang dilayangkan Presiden kemungkinan tak akan terjadi.

Berdasarkan Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945 (1978) karya Moh Kusnardi, salah satu tugas Wapres adalah memperhatikan secara khusus masalah yang perlu penanganan menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat. Seyogyanya Maruf Amin berperan penting dalam tugas mempertahankan kesejahteraan rakyat pada kondisi darurat. Seperti dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok.

Tapi mengapa, justru Menhan Prabowo yang bertanggung jawab sebagai leading sector untuk memperkuat food estate? Suatu bidang yang seharusnya bukan menjadi tanggung jawab Menteri Pertahanan. Sebagai informasi, food estate ini akan menjadi logistik cadangan pangan nasional.

Kedua, ada skenario di lingkaran istana untuk menggeser posisi Maruf Amin dengan cara apapun. Tapi mengapa sampai ada skenario tersebut?

Mungkin saja skenario itu ada kaitannya dengan kasus Djoko Tjandra. Salah seorang yang diduga berkonspirasi dalam pelarian Djoko Tjandra adalah Rahmat S. Pria ini adalah Pengawas Koperasi Nusantara (Kopnus) yang mengajak Anita Kolopaking untuk menjadi pengacara Djoko Tjandra. Bahkan Rahmat telah dua kali bertemu Djoko Tjandra di Malaysia. Pada perjalanan pertama bersama jaksa Pinangki, sedangkan pada perjalanan kedua, Anita Kolopaking turut serta.

Ternyata Rahmat S memiliki keterkaitan dengan Wapres Maruf Amin. Hal ini terlihat pada tahun 2017 lalu, tepatnya pada acara Soft Opening layanan MySyariah yang diluncurkan Kopnus Syariah. Perlehatan Soft Opening MySyariah ternyata dihadiri Rahmat S yang saat itu menjadi Bendahara Kopnus. Uniknya, Maruf Amin selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun turut hadir dan menjadi pendukung usaha ini.

Sumber : Tribunnews [Kopnus Luncurkan MySyariah, Berdayakan Ekonomi Ummat]

Poin ketiga dari munculnya isu Maruf Amin diganti Prabowo Subianto adalah kemungkinan adanya semacam deal politik bahwa Maruf Amin sejak awal didesain untuk tidak menjabat sampai 5 tahun masa pemerintahan.

Terakhir, isu pergantian menunjukkan bahwa Maruf Amin benar-benar tidak dapat bekerja secara optimal karena faktor usia yang sudah sepuh. Sehingga, dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai Wapres. Bila isu ini yang menjadi alasan, maka masuk akal ketika Wapres Maruf Amin yang kini telah berusia 77 tahun digantikan Prabowo yang lebih muda.

Poin terakhir ini pun mengingatkan penulis akan perlunya regenerasi kepemimpinan dalam pemerintahan. Sebab saat ini pemerintah memerlukan sosok di kabinet yang gesit bekerja dan memiliki aura krisis. Maka penulis pun memiliki versi jajaran para menteri yang layak direshuffle atau digeser dan diganti dengan menteri yang lebih muda tapi tetap mumpuni dalam bidangnya.

Pertama adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Banyak pihak mulai dari DPR dan ormas yang inginkan Presiden Jokowi mencopot menteri termudamya ini. Kinerjanya menjadi sorotan karena dinilai tak ada yang bisa dibanggakan dari Kemdikbud dalam mengelola Pendidikan di masa pandemi Covid-19.

Salah satunya datang dari Fraksi PAN DPR RI. Menurut anggota DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang dimiliki Nadiem tidak menunjukkan ia ahli di bidang pendidikan. Selain itu, Fraksi PAN menyorot lolosnya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan-perusahaan besar dalam seleksi Program Organisasi Penggerak (POP). Kebijakan ini membuat Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma’arif PBNU mengundurkan diri dari kesertaan POP.

Sumber : Pikiran Rakyat [DPR Desak Jokowi Copot Nadiem Makarim, Buntut Mundurnya NU-Muhammadiyah dari Kemdikbud]

Menteri Nadiem belum setahun menjabat sebagai menteri dalam kabinet. Ia juga sebelumnya belum pernah berkecimpung di dalam birokrasi pemerintahan Indonesia. Ditambah, saat menjabat sebagai menteri, ia harus menghadapi tantangan pandemi corona yang membuat dampak massif terhadap aktivitas, sepertinya melemahnya perekonomian nasional dan tak efektifnya pembelajaran dalam sistem pendidikan.

Nadiem mengaku sebelum adanya pandemi, telah membuat berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Mulai dari penghapusan Ujian Nasional, Merdeka Belajar, hingga adopsi teknologi pada sistem pendidikan di masa mendatang. Nadiem menambahkan bahwa di pemerintahan banyak hal yang membuat dirinya frustasi. Seperti persoalan birokrasi, administrasi, regulasi hingga menjadi seseorang yang mengambil keputusan penting.

Sumber : Jawa Pos [Ditanya Soal Kinerja Selama Jadi Menteri, Nadiem Bilang Begini]

Berdasarkan paparan tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Nadiem memang tidak cocok untuk ditempatkan sebagai Menteri Pendidikan. Ia bukan orang pendidikan dan pekerjaannya sebelumnya pun tidak terkait dengan pemerintah, yakni sebagai bos pengusaha startup di bidang transportasi. Nadiem sebenarnya sempat ditentang keluar dari startup transportasi itu. Sebab, ia merupakan otak di balik berdirinya layanan ride-hailing di Indonesia.

Pekerjaan sebelumnya yang erat kaitannya dengan teknologi informasi ini pula yang menyebabkan penulis menilai bahwa Nadiem justru lebih cocok menempati posisis Menteri Komunikasi dan Informatika yang kini dijabat Johnny G. Plate.

Pandemi corona menyebabkan banyak informasi yang beredar di masyarakat tentang penyakit ini. Mulai dari teori konspirasi hingga cara penanganannya. Maka sering kali pihak Kominfo melabelkan informasi yang beredar sebagai hoax atau disinformasi. Sayangnya, kementrian yang dibawahi Plate itu tidak mampu memilah antara ranah sains dan politik terkait corona.

Contohnya pada hoax chloroquine sebagai obat corona yang dilabeli Kominfo. Namun semenjak Presiden Jokowi menyatakan akan memesan chloroquine untuk pasien corona, Kominfo lantas mencabut label hoax itu. Jadi karena ucapan dari presiden dan bukan atas dasar sains, Kominfo mencabut label hoax. Padahal sebelum obat itu akan dipesan Jokowi, telah ada informasi berdasarkan penelitian yang mengatakan bahwa chloroquine dapat digunakan sebagai obat corona.

Selain itu, Menkominfo Plate juga sempat bersikap tak mau kalah dan berniat ajukan banding pada rakyat meski terbukti bersalah di kasus pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Padahal yang dilawan adalah rakyat sendiri, tapi mengapa Menteri Plate seakan bersikap bagaikan korporat dan ingin ajukan banding?

Kementerian selanjutnya yang sebaiknya berganti pimpinan adalah Kementerian Koperasi dan UKM. Pandemi corona menyebabkan UKM kini terpuruk, jauh berbeda dari krisis 98 dan 2009 di mana UKM berperan sebagai penyelamat. Maka dari itu, Kementerian ini mebutuhkan sosok menteri yang cepat tanggap dan memiliki sense of crisis. Penulis menilai, Menkop UKM akan lebih cocok diisi oleh Sandiaga Uno. Apalagi selama pandemi, bos OK OCE ini acap kali memberikan masukan kepada pelaku UMKM dalam menghadapi pandemi.

Calon menteri muda yang layak maju selanjutnya adalah Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko. Ia sangat tepat mengisi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ketua Umum Inovator 4.0 Indonesia ini menilai desa bisa menjadi tulang punggung dalam menghadapi resesi. Ia memiliki berbagai skema apik untuk memajukan pedesaan, terutama dalam menghadapi masa pandemi seperti saat ini.

Sumber : Rmco [Budiman: Desa Bisa Jadi Tulang Punggung Hadapi Resesi]

Namun pertanyaannya, akankah Wapres Maruf Amin dan beberapa menteri akan benar-benar digantikan? Sepertinya wacana reshuffle akan menjadi kenyataan dalam waktu dekat ini. Sebab sumber yang dekat dari istana memastikan mulai hari ini sampai tanggal 22 Agustus, para menteri dilarang meninggalkan Jakarta.

Sumber : Harian Terbit [Mulai Sore Ini, Menteri Dilarang Keluar Jakarta Hingga 22 Agustus]