Berawal dari salah satu strategi marketing, buzzing berubah menjadi salah satu strategi untuk mendongkrak elektabilitas dan popularitas tokoh atau partai politik. Buzzer atau pendengung bersembunyi di balik topeng dan mengatasnamakan dirinya sebagai suara publik di media sosial.

Berdasarkan penelitian CIPG, buzzer mulai lahir bersamaan dengan kelahiran Twitter pada 2009. Awalnya, buzzer berkembang menjadi sebuah strategi pemasaran untuk mempromosikan produk guna mendongkrak penjualan.


Pola Rekrutmen Buzzer
1. Media Sosial
Pemantauan akun yang aktif di media sosial seperti retweet, share dan like.

2. Group Chat 1
Seleksi akun yang aktif di media sosial.
Akun yang aktif dimasukkan ke dalam grup chat 1, biasanya memanfaatkan WhatsApp dan Telegram.

3. Group Chat 2
Seleksi akun yang paling aktif di grup Chat 1.
Akun yang paling aktif dimasukkan ke grup Chat 2.

4. Pertemuan Tatap Muka
Individu dengan akun paling aktif yang sudah terjaring di grup chat 2 diundang dalam pertemuan tatap muka dengan koordinator buzzer.
Buzzer terpilih.

Pola rekrutmen buzzer lainnya adalah agensi atau biro komunikasi memetakan dan mencari akun buzzer yang sesuai dengan kebutuhannya. Atau bisa juga mengumumkan lowongan untuk menjadi buzzer produk atau isu tertentu.

Strategi Buzzer
1. Berkicau dengan tagar serta membangun percakapan, baik secara alami maupun rekayasa;

2. Membuat atau memanfaatkan situs berita untuk meningkatkan kredibilitas konten;

3. Memanfaatan jaringan yang dimiliki buzzer dan aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp dan Telegram untuk menyebarkan konten.

Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) mencatat keterlibatan buzzer dalam politik bermula pada 2012. Sejumlah referensi dari peneliti lain pun mengkonfirmasi bahwa tahun perhelatan Pilkada DKI itu adalah awal-mulanya.

Peneliti Komunikasi, Muninggar Sri Saraswati, dalam Jurnal Komunikasi ISK mencatat keterlibatan akun-akun seperti @triomacan2000 hingga @kurawa di Twitter. Mereka disebut jadi buzzer yang terlibat di Pilkada DKI 2012.

Menurut peneliti dari Swis German University, akun @triomacan2000 direkrut oleh tim kampanye Foke (Fauzi Bowo) di putaran kedua pilkada. Akun ini fokus menyerang kehidupan pribadi Jokowi. Sementara akun @kurawa bergabung dalam tim kampanye Jokowi dengan sukarela yang dikoordinir melalui JASMEV (Jokowi Ahok Social Media Volunteers),

Selain kedua akun tersebut, ada juga akun anonim yang kerap memberikan narasi sepihak. Misalnya, @pkspiyungan yang memiliki foto profil dua pria berkaca mata hitam dengan memakai kain penutup kepala berwarna merah.

@pkspiyungan kerap mencuit mengenai isu-isu politik tertentu. Sebagian pihak menuding akun tersebut milik Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, PKS menampik.

Akun-akun anonim itu aktif berpartisipasi mendengungkan (buzzing) narasi terkait isu tertentu untuk membentuk opini publik. Meski aktif mendengung, istilah buzzer saat itu belum lekat pada tindakan akun-akun tersebut.

Tak berhenti di Pilkada DKI 2012. Pengamat media sosial Enda Nasution melihat tahun 2014 menjadi tonggak buzzer digunakan sebagai kekuatan pembentuk opini publik secara nasional, yakni pada gelaran Pilpres.

Dikemudian hari terjadilah konflik-konflik yang makin banyak ya, 2017 tentu ada Pilkada DKI, terjadi lagi perang opini di situ. Kemudian 2018 pilkada di sekian banyak provinsi serta Pilpres 2019.



Munculnya buzzer dipicu oleh kehadiran teknologi digital. Hal itu mengubah perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi informasi, termasuk terkait dengan politik. Inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk kepentingan tertentu.

Internet memang sudah ada sejak dulu. Namun, buzzer baru muncul kemudian karena jumlah penggunanya yang makin meningkat. Menurut riset Hootsuite dan We Are Social, total penguna internet RI 202,6 juta orang hingga Januari 2021.

Selain itu, penggunaan device juga berkorelasi dengan adanya perubahan akses internet masyarakat. Sebelumnya orang terbiasa mengakses internet dari komputer atau laptop, setelah 2010, 80 persen masyarakat mengakses internet lewat HP.

Kehadiran kehidupan digital saat ini membuat pergeseran konsumsi informasi, karena informasi ini memengaruhi sikap, kepercayaan, dan perilaku kita



Tetap Ada di Luar Momen Politik
Dalam kebanyakan kasus, buzzer mencuat saat momentum politik sedang berlangsung, misalnya pada gelaran pilkada atau pilpres. Namun, di luar kontestasi 5 tahunan sekali itu, buzzer tetap saja ada mendengungkan isu tertentu. Salah satu sebabnya ialah meski gelaran pemilu belum berlangsung, sebetulnya kontestasi politik di ruang publik media sosial tak pernah selesai.

Perang opini yang terus terjadi itulah yang akhirnya harus dimenangkan di jagat media sosial. Akan terus ada satu pihak yang membuat pihak lain terlihat jelek atau gagal dalam memerintah. Begitu pun sebaliknya ada pihak yang membela pihak tersebut. Itu bagian dari perang opini dan perang pembentukan opini.

Sebaliknya, jika sebagian buzzer terus ada di luar momen politik, maka ada pula yang justru tumbang atau hilang entah ke mana. Ini tampak pada akun seperti @triomacan2000 hingga @pkspiyungan.

Tim-tim yang menghilang salah satu sebabnya karena sudah putus hubungan dengan pemodal, sehingga harus bubar atau menyebar membentuk tim lain yang belum diketahui bentuknya.

Dibayar versus Ideologis
Tak semua buzzer di media sosial bermotif sama. CIPG mengklasifikasikan ada buzzer yang sifatnya dibayar atau profesional, dan juga ada yang sukarela karena kesamaan ideologi atau kepercayaan atas pandangan/sosok tertentu.

Buzzer sukarela akan meramaikan suatu isu jika memang ada yang menggerakkan atau mereka pikir isu tersebut perlu didengungkan. Tidak semua isu bakal didengungkan sebab hanya yang sesuai dengan apa yang menjadi ideologi atau kepercayaan mereka saja.

Sebaliknya, Buzzer profesional dapat selalu memicu ramainya suatu isu, karena selama ada yang bayar mereka akan bergerak, isunya penting-enggak penting, isunya apapun dia akan bergerak karena profesional.

Buzzer profesional hanya sebagian kecil yang dibayar itu, hanya core nya saja. Sisanya banyak yang sifatnya natural dan karena mereka senang dan sepakat dengan ideologinya, pandangan politiknya, atau visinya dari buzzer.



Buzzer yang Menjabat Komisaris BUMN
Setidaknya terdapat belasan orang yang dulunya relawan pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin, kini didapuk menjadi komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ramai kritik dikarenakan BUMN berubah menjadi badan usaha milik relawan.

Zuhairi ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjabat sebagai Komisaris Independen PT Yodya Karya. Zuhairi ini merupakan direktur Moderate Muslim Society yang gagal melenggang ke DPR saat menjadi Caleg 2014 dari PDI Perjuangan (PDIP). Dia juga pernah menjadi tim sukses Jokowi-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014. Saat ini Zuhairi menjadi ketua DPP Baitul Muslimin (Bamusi), sayap organisasi PDIP. Dosen manejemen dan kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Gabriel Lele menganggap, politik balas budi Jokowi ke para pendukungnya ini tindakan yang buruk.

Berikut daftar para relawan resmi maupun buzzer Jokowi di pemilu yang akhirnya mendapatkan posisi strategis di perusahaan BUMN:

1. Ulin Ni'am Yusron Dia merupakan buzzer Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019, aktif menggalang dukungan melalui sosial media. Pada Mei 2019 lalu, Ulin membuat tuduhan palsu berupa, menyebarkan data pribadi orang yang diduga menyebarkan ancaman akan memenggal leher Jokowi. Ternyata tudingan Ulin tersebut salah dan ia sama sekali tak tersentuh tindakan hukum dari kepolisian.

2. Arya Sinulingga Saat menjadi direktur pemberitaan MNC Group, Arya ditugaskan Partai Perindo untuk menjadi juru bicara Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019. Arya kini menjabat sebagai Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir. Dia juga merangkap jabatan sebagai PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

3. Andi Gani Nena Wea Dia merupakan presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Saat mendekati Pilpres 2014 lalu, Andi --mengklaim sebagai wakil dari elemen buruh-- mendeklarasikan dukungannya terhadap Jokowi-Ma'ruf Amin. Kemudian pada Pilpres 2019, Andi mendirikan dan menjadi ketua umum Relawan Buruh Sahabat Jokowi. Ketika Jokowi menjadi presiden, Andi Gani mendapatkan jabatan sebagai presiden komisaris PT Pembangunan Perumahan Tbk.

4. Fadjroel Rachman Pada 2015 yang lalu, Jokowi menunjuk Fadjroel sebagai Komisaris PT Adhi Karya Tbk. Dia merupakan relawan pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014 dan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019. Selain itu, kini Fadjroel menjabat sebagai juru bicara Presiden Jokowi.

5. Rizal Mallaranggeng Politikus Partai Golkar ini ditunjuk sebagai komisaris PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sejak Juni 2020. Dia merupakan tim penugasan khusus dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019.

6. Lukman Edy Politikus PKB ini sebelumnya menjadi wakil direktur saksi TKN Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019. Kini ia menjabat sebagai wakil komisaris utama merangkap komisaris independen PT Hutama Karya.

7. Arif Budimanta Politikus PDIP ini pernah menjadi juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019. Dia kini menjabat sebagai komisaris PT Bank Mandiri Tbk.

8. Irma Suryani Chaniago Irma pernah ditugaskan Partai Nasdem untuk menjadi juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019. Kini ia menjabat sebagai komisaris independen PT Pelindo I, sejak 20 April 2020.

9. Dudy Purwagandhi Pada Pilpres 2019, Dudy menjadi wakil bendahara III TKN Jokowi-Ma'ruf Amin. Kini dia mendapatkan jabatan sebagai komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

10. Eko Sulistyo Dia membantu pemenangan Jokowi sejak bertanding di Pilkada Solo 2005. Ketika Jokowi menjadi presiden, Eko diangkat menjadi deputi IV Kantor Staf Presiden. Kini ia menjabat sebagai komisaris PT PLN.

11. Dyah Kartika Rini Dia membantu pemenangan Jokowi di Pilgub DKI Jakarta 2012 dan Pilpres 2014. Dia pendiri sekaligus koordinator Jokowi Advanced Social Media Volunteers (Jasmev). Dyah mendapatkan jabatan sebagai komisaris Independen PT Jasa Raharja.

12. Kristia Budiarto Dia merupakan buzzer Jokowi pada Pilpres 2019, aktif menggalang dukungan melalui sosial media. Kini dia menjabat sebagai komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).

13. Dwi Ria Latifa Dia pernah menjadi anggota komisi III DPR RI dari fraksi PDIP. Pada Pilpres 2019, ia gencar mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Kini dia menjabat seabagai komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI).

14. Mustar Bona Ventura Dia merupakan pendidi Posko Perjuangan Rakyat (Pospera), organisasi yang mendukung Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019. Kini dia mendapat jabatan sebagai komisaris PT Dahana.

Para relawan dan buzzer ini, selain mendapat gaji dan tunjangan lewat pajak yang dibayar warga, juga boleh rangkap jabatan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Per-10/MBU/10/2020 yang diteken pada 9 Oktober lalu.

Peraturan itu merupakan revisi atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Di aturan tahun 2015, ketika BUMN di bawah Menteri Rini Mariani Soemarno, kebijakan seperti itu tidak ada. Tidak boleh ada rangkap jabatan. Bab V tentang Rangkap Jabatan dan Berakhirnya Jabatan, khususnya huruf A angka 1, menyebutkan: "Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan selain BUMN, dengan ketentuan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral."



Merusak Demokrasi
Perilaku mendengungkan isu dengan akun-akun anonim yang dilakukan buzzer memang tak terjadi di Indonesia saja. Di Filipina mereka disebut troll, di Malaysia mereka disebut pasukan digital (cyber troops), sehingga buzzer juga dinamai di Indonesia untuk apa yang dirujuk sebagai pekerja digital. Ini juga terjadi di negara-negara lain, secara khusus di Asia Tenggara.

Buzzer mampu mendorong agenda politik tertentu di medsos dan narasi yang timbul tidak berasal dari masyarakat sehingga Negara tidak bisa mendengarkan opini publik yang asli. Oleh karena itulah apa yang dilakukan buzzer itu dapat merusak demokrasi.


https://tirto.id/apa-itu-buzzer-poli...rekrutmen-gaaE

https://www.cnnindonesia.com/teknolo...lahiran-buzzer

https://m.kumparan.com/amp/kumparann...al-1vCqVcgyTfN

https://tirto.id/tim-pemenangan-hing...aris-bumn-f67z