Jakarta - Perjuangan para mantan penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) yang berusia paruh baya belum tuntas. Mereka tengah memperjuangkan agar anggota keluarganya boleh menggantikan posisinya sebagai PJLP.

Ketua Solidaritas PJLP Usia 56 Tahun UPK Badan Air DLH DKI Jakarta, Azwar Laware, mengaku miris dengan aturan batas usia maksimal 56 tahun yang membuatnya dan kawan-kawannya kehilangan pekerjaan.

Dia lantas mengungkit nasib PJLP era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memimpin DKI Jakarta, yang justru diberdayakan, dibanding dibiarkan tak punya pekerjaan lalu mengemis.

"Dulu zamannya Ahok pas rapat di PRJ (Pekan Raya Jakarta), orang tua dari pada ngemis di jalan, mending kerja nyapu jalan. Ahok itu dulu. Lanjut kerja," kata Azwar di Depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023).

Azwar pun menyampaikan pihaknya telah menyuarakan tuntutan berkali-kali kepada Pemprov DKI maupun DPRD. Namun sampai sekarang belum membuahkan hasil.

"Sekarang diusulkan supaya diganti anak sama keluarga. Tapi sampai saat ini masih gantung. Senin lalu kita sempat ke sini ngasih surat, kan kita habis dari Polda mengurus surat demo hari ini. Dari Polda ke DPRD sampai jam 10.30, cuman kan (DPRD) mau paripurna, disuruh nunggu. Sampai pukul 16.00 WIB nggak ada tindak lanjutnya," ujarnya.

Senada dengan Azwar, mantan PJLP UPK Badan Air Dinas LH DKI Jakarta bernama Kasmari (64) menduga ada kepentingan pribadi di balik penerapan aturan batas usia 56 tahun. Pasalnya, Kasmari mengaku pernah dipersilakan untuk bekerja hingga akhir hayatnya.

"7 Bulan lalu saya dipanggil sama Kepala UPK Badan Air, Pak Haji Yayat. Kalau sekarang beliau udah pensiun. Dia tanya 'Pak Kasmari masih mau kerja Pak?' Saya jawab masih. 'Kalau Bapak masih mau kerja, silakan Bapak kerja sampai akhir hayat Bapak. Kalau Bapak sudah nggak bisa kerja, tinggal lapor. Apa nanti digantikan anak atau saudara'. Ngomong begitu. Ternyata di bawah banyak antek-anteknya. Ada kepentingan pribadi," ujar Kasmari.

detik.com