Hai GanSis semua! Baru-baru ini jagat media sosial dihebohkan oleh sebuah unggahan seseorang yang bernama Fatimah Zahratunnisa. Dia mengeluhkan sebuah peristiwa yang dialaminya pada tahun 2015, yang mana dia harus membayar pajak atas piala yang didapatkannya dari lomba manyanyi di Jepang.

Mengenai hal itu, pihak Direktur Komunikasi dan Bimbingan Penggunaan Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto memberikan komentarnya bahwa dirinya sudah berupaya menghubungi pihak Fatimah untuk dimintai keterangan lanjutan namun hingga saat ini belum memperoleh informasi yang utuh.

Menurut peraturan perpajakan di Indonesia, hadiah atau penghargaan yang diterima seseorang dianggap sebagai penghasilan dan dapat dikenakan pajak. Pajak yang dikenakan biasanya berupa Pajak Penghasilan Final (PPH Final) yang tarifnya bervariasi tergantung jenis hadiah atau penghargaan yang diterima.

Dalam kasus yang disebutkan, jika Fatimah Zahratunnisa menerima piala sebagai hadiah dari kontes menyanyi di Jepang, maka pemerintah Indonesia berhak untuk mengenakan pajak terhadap hadiah tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Namun, untuk mengetahui secara pasti apakah pajak yang dikenakan oleh Ditjen Bea Cukai sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku atau tidak, perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut terhadap dokumen yang ada. Jika ada ketidaksesuaian atau ketidakjelasan dalam dokumen tersebut, Fatimah Zahratunnisa dapat mengajukan banding atau keberatan ke instansi yang berwenang.

Sebagai warga negara yang baik, patuh pada peraturan yang ada dan membayar pajak yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita semua.

Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana jika petugas Bea Cukai dalam melakukan tugasnya tidak memberikan pelayanan yang maksimal? Jika petugas bea cukai melakukan pengenaan pajak terhadap hadiah atau penghargaan secara semena-mena atau melanggar aturan yang berlaku, maka hal tersebut merupakan pelanggaran dan tidak dapat diterima.

Dalam hal ini, Fatimah Zahratunnisa dapat mengajukan banding atau keberatan terhadap keputusan tersebut ke instansi yang berwenang, seperti Ditjen Pajak atau Pengadilan Pajak. Selain itu, ia juga dapat melaporkan kejadian tersebut ke ombudsman atau lembaga pengawas lainnya.

Dalam hal ini, Fatimah Zahratunnisa dapat mengajukan banding atau keberatan terhadap keputusan tersebut ke instansi yang berwenang, seperti Ditjen Pajak atau Pengadilan Pajak. Selain itu, ia juga dapat melaporkan kejadian tersebut ke ombudsman atau lembaga pengawas lainnya.

Namun, penting juga untuk diingat bahwa petugas bea cukai memiliki tugas dan kewajiban untuk memastikan bahwa pengiriman atau kepemilikan barang-barang yang masuk atau keluar dari Indonesia telah memenuhi aturan yang berlaku. Oleh karena itu, jika Fatimah Zahratunnisa memang menerima hadiah atau penghargaan dari luar negeri, maka ia harus memastikan bahwa dokumen dan prosedur yang dibutuhkan telah terpenuhi dan mematuhi aturan yang berlaku, termasuk pengenaan pajak yang mungkin diperlukan.

Mengingat situasi terkini yang sedang hangat diperbincangkan tentang buruknya attitude para penyelenggara negara di sektor perpajakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak harus menyikapi hal ini dengan sangat serius. Jika tidak, kedepan akan menimbulkan preseden buruk lembaga ini di masyarakat dan keengganan publik untuk membayar pajak.

Nah gimana nih menurut GanSis semua? Berikan opini kalian di kolom komentar yaa. Terima kasih sudah membaca. See you on the next thread.

Narasi : Ulasan Pribadi
Sumber Referensi : https://www.google.com/amp/s/finance...buka-suara/amp

Copyright @albyabby912023, All right reserved