oleh : ldentitas
Judul : Kegalauan Identitas: Agama, Etnisitas, dan Kewarganegaraan pada Masa
Pasca-Orde Baru
Editor : Adinto F Susanto
Penerbit : Grasindo, Jakarta
Tahun : I, 2011
Tebal : 222 halaman
Harga : Rp40.000

Uraian ringkas:
Isu politik yang deras diwacanakan pascatumbangnya Orde Baru adalah desentralisasi. Bahasa politik reformasi yang menyoal segala yang berasal dari pusat (sentralisasi) adalah refleksi atas kejenuhan kehidupan sosio-politik yang terlalu tertutup, stagnan, serta tidak mempertimbangkan aspirasi dan potensi politik dan ekonomi di daerah. Namun, menyoal proyek politik pusat ternyata tak mesti linier dengan tujuan kesejahteraan, keamanan masyarakat, dan bahkan keutuhan bangsa.

Atas nama otonomi, egopolitik lokal menguat di beberapa titik daerah, yang acap kala menimbulkan konfl ik horizontal dan ketegangan politik identitas agama, etnis, dan warga negara. Buku berjudul Kegalauan Identitas yang ditulis keroyokan oleh sembilan penulis-peneliti dari dalam dan luar negeri ini menunjukkan adanya kebimbangan anak bangsa dalam menerjemahkan reformasi; politik demokrasi dalam agenda desentralisasi.

Seolah reformasi ingin membuka kotak Pandora ihwal identitas nasional, etnis, agama dan daerah, yang dalam masa Orde Baru dijaga sebagai serpihan identitas dari apa yang disebut identitas bangsa. Alasan itulah yang mendasari buku ini kembali menyoal makna esensial identitas. Di sini, primordialisme identitas, baik suku, agama maupun kultur budaya, sengaja harus ditanggalkan: atas nama stabilitas negara.

Ahmadiyah yang dilarang beraktivitas, warga Tionghoa yang pada masa Orba tertilap, lalu kekayaan adat di pelbagai daerah yang tergerus oleh kepentingan politik developmentalisme, adalah beberapa tamsil yang bermuara pada pengendalian identitas. Hak dan kewajiban dalam ironi politik identitas ditentukan oleh negara dan penguasa. Di Bali misalnya, akibat pembangunan yang sentralistis tanpa memperhatikan aspirasi politik setempat, kultur, dan kekayaan kebudayan di daerah, pulau dewata itu seperti tanah asing tanpa peran signifi kan orang pribumi.

Lahan-lahan kosong disulap secara picik jadi area wisata, penginapan, dan pusat belanja oleh kekuasaan pusat dengan para pekerja yang didatangkan dari luar daerah. Pasir pantai di Bali, dalam bahasa puitis Putu Setia, kini milik orang Jakarta atau bahkan mungkin milik orang asing. Putu Setia dalam buku Menggugat Bali (1987) menggambarkan orang Bali kekinian dengan nada miris: “Kau dengar, lelaki Bali kini cukup menjadi budak cewek bule? Kau tahu, sepasang turis dari Jepang atau Australia, aku tak jelas, kimpoi dengan upacara Bali secara besar-besaran? Kau tahu, Kuta sekarang ini sudah menjadi daerah asing seperti bukan bagian dari Indonesia ini?.”(hlm 48).

Kegalaun-kegalauan jati diri bukan hanya di Bali saja dapat dikilas balik. Di Minangkabau, identitas, senyatanya, rentan menimbulkan konfl ik dan perselisihan. Papua juga meradang dalam pusaran konfl ik antaragama. Begitu pula dinamika kepemimpinan di Lombok. Pemilihan kepala daerah di sana, walau semula bervisi untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dalam labirin politik otonomi, justru menimbulkan konflik tentang putra daerah yang berhak memimpin, antara yang beragama mayoritas dan yang dari yang minoritas. Belum lagi menyoal identitas warga Tionghoa yang diskriminatif itu.