Ada penerimaan pajak daerah dalam setiap kenaikan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor. Seharusnya, pemerintah daerah mengembalikan anggaran itu kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur transportasi publik.

Sepeda motor misalnya, masih menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Tiga perempat populasi rumah tangga di negeri ini memiliki sepeda motor pada 2016. Angka pastinya, 73,8 persen, berlaku baik wilayah desa maupun kota.

Persentase rumah tangga dengan kepemilikan sepeda motor tertinggi ada di Provinsi Bangka Belitung, mencapai 90,3 persen. Negeri "Laskar Pelangi" itu, terkenal dengan jalanan yang nyaris bebas dari lalu lalang kendaraan umum.

Hanya di Provinsi Maluku, Papua, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kepemilikannya tidak mencapai 50 persen dari populasi rumah tangga.

Itulah hasil ekstraksi data yang dilakukan Lokadata Beritagar.id dari data mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik (BPS) 2016. Survei itu melibatkan 300 ribu rumah tangga yang tersebar di 34 provinsi, di 511 kabupaten/kota di Indonesia. Pada tahun lalu, jumlah rumah tangga di Indonesia mencapai 68,2 juta.



Provinsi lain yang kepemilikannya tinggi adalah Kalimantan Timur, dan Bali. Masing-masing persentasenya 88,5 persen dan 87,9 persen. Secara persentase, kepemilikan sepeda motor tertinggi di tingkat rumah tangga, ada di luar Jawa.

Provinsi di Jawa yang terbanyak memiliki sepeda motor, adalah DI Yogyakarta. Sebanyak 81,7 persen rumah tangga di Kota Gudeg itu punya kendaraan beroda dua. Detailnya bisa dilihat dalam grafik interaktif "Rumah tangga yang memiliki sepeda motor di Indonesia".

Kepemilikan sepeda motor ini nyaris tidak mengenal kontur wilayah. Bila data yang sama diturunkan ke tingkat kabupaten/kota, rumah tangga yang memiliki sepeda motor cukup merata. Hampir semua kabupaten/kota di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Pulau Sulawesi sebagian besar memiliki sepeda motor.

Kepemilikan sepeda motor di tingkat kabupaten/kota kebanyakan berada di Indonesia Timur, seperti di Maluku dan NTT. Sedangkan di Provinsi Papua Barat, kepemilikan sepeda motor terbanyak di Kabupaten Merauke dan Mimika dengan kepemilikan di atas 50 persen dari total populasi rumah tangga.

Kebalikannya di Pulau Sumatera, di Kabupaten Karo, Tapanuli Selatan, Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan Kepulauan Mentawai, mayoritas rumah tangganya tidak memiliki sepeda motor.

Adapun jumlah total sepeda motor secara nasional pada 2016 adalah 104,8 juta unit, teregistrasi dalam data Kepolisian Republik Indonesia. Jumlah itu termasuk kepemilikan sepeda motor milik rumah tangga, perkantoran, dan jenis usaha lainnya.

Selama kurun Januari hingga Juni 2017, penjualan motor di Indonesia tercatat fluktuatif mengikuti dinamika pasar dan pilihan tipe para konsumen. Untuk berbagai tipe; skuter matik (skutik), bebek, dan sport, angka penjualan tertinggi terjadi pada Mei, mencapai 531,5 ribu unit dalam sebulan.



Pendapatan asli daerah yang menggiurkan

Tingginya angka kepemilikan sepeda motor oleh rumah tangga di Indonesia, menurut Rusli Abdullah, peneliti The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencerminkan beberapa hal, seperti naiknya daya beli masyarakat dan bisa disebut sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi.

"Namun demikian, ada faktor lain yang apabila dibiarkan akan menjadi gangguan dalam pembangunan ekonomi kita," kata Rusli saat dihubungi Beritagar.id lewat aplikasi percakapan Whatsapp, Selasa (18/7/2017).

Rusli menjelaskan, faktor lain itu adalah disinsentif masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Menurutnya, faktor ini mendorong masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi (sepeda motor) dibandingkan angkutan umum.

"Secara biaya, menggunakan transportasi pribadi, dalam hal ini motor, lebih murah dibandingkan dengan naik kendaraan umum," ujar Rusli.

Rusli menyarankan, perlunya perencanaan kota yang baik, agar semua wilayah kota tercakup oleh angkutan umum yang murah. Kemudian memberikan disinsentif bagi pembelian sepeda motor baru. Bila transportasi publik tak memadai dan tak terjangkau masyarakat, pilihan akan tetap jatuh pada kendaraan pribadi.

"Pun ada, semisal KRL dan bus trans kota, hanya melayani rute-rute jalan protokol dan utama, tidak sampai ke pelosok. Idealnya, apabila seseorang hendak ke pusat kota, maksimal dua kali ganti moda kendaraan dan dengan waktu yang tidak lama, misal masing-masing moda maksimal 20 menit," papar Rusli lebih lanjut.

Pilihan terhadap kendaraan bermotor pribadi, pada akhirnya menunjukkan kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola dana pajak kendaraan bermotor--pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar--untuk dikembalikan ke sektor transportasi publik.

"Hal ini disebabkan banyak daerah yang belanjanya masih tersandera oleh belanja rutin. Ada beberapa daerah yang belanja pegawainya mencapai 50 persen lebih dari belanja total. Akibatnya, belanja pembangunan yang bisa digunakan untuk membangun infrastruktur transportasi umum terbatas," kata Rusli.

Nilai pajak kendaraan bermotor memang cukup menggiurkan. Sejumlah daerah di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, hingga Jakarta, selama ini banyak menerima pendapatan daerah dari kepemilikan kendaraan bermotor, termasuk yang beroda dua.

Di Jakarta, jumlah PAD dari kendaraan bermotor pada 2017 targetnya 12 persen atau sekitar Rp 8,4 triliun dari total Rp 70,28 triliun APBD Jakarta. Sedangkan Jawa Barat menargetkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor pada 2016 mencapai Rp 10,2 triliun. Lebih dari sepertiga nilai APBD mereka yang mencapai Rp30 triliun.

Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...a-sepeda-motor