Hai agan dan sista, kembali lagi ketemu sama thread ane. Maaf ya jika seandainya bosen ama thread ane terus , tapi ane cuman mau berbagi tentang beragam informasi yang ane dapetin, supaya gak luntur informasinya.

Kali ini ane mau ngebahas tentang politik uang gan, yakni akar dimulainya politik uang itu sendiri. Itung-itung bahas masalah ini jelang pilkada serentak tahun 2018, kan enak bisa tahu dari mana kebiasaan buruk perusak demokrasi yang sehat. Tahu sendiri kan cara apapun bisa dilakukan oleh calon siapapun itu meski dengan cara kotor seperti politik uang, karena dengan memperoleh jabatan akan bisa menguasai persetujuan (kayak bangun dan invest tapi dari sogokan dulu gitu).

Jadi awal mula dari politik uang yang sudah jadi kebiasaan ini sebenarnya sudah ada dari sejak zaman penjajahan belanda. Karena sistem pergantian kepemimpinan di desa dengan mengedepankan kearifan lokal perlahan tergerus, dengan penetrasi kekuasaan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Yang dilakukan oleh pemerintah belanda sendiri kita sudah tahu, yakni mengendalikan rakyat tersebut, tentunya agar rakyat tenang dan tidak melawan saat dijajah atau bisa dikenal dengan kerja paksa.

Berdasarkan penelitian dari seorang belanda bernama Herman Warner Mutinghe mengatakan kalau sistem desa yang lama (tidak ada politik uang) pada saat dia melakukan penelitian tahun 1817, laporannya berisi tentang sistem pemerintahan desa di pulau Jawa. Dengan penelitian tersebut, gubernur kolonial di jawa saat itu (Stamford Raffles) menetapkan sebuah peraturan, untuk merubah ulang tatanan dan cara pemilihan serta pemerintahan desa di tanah jawa maupun di luar jawa.

Raffles kemudian menetapkan seperti yang memang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat desa kala itu, maka tiap-tiap desa diberikan hak-hak untuk memilih kepala desanya sendiri. Namun peraturan tersebut tak banyak mempengaruhi, karena memang seperti yang dilakukan oleh desa-desa di jawa dan sebagian di luar jawa. Jabatan lurah sendiri bertahan seumur hidup, atau bisa melepaskan jabatannya jika tidak bisa melanjutkan, dan kadang keturunan lurah atau lingkup keluarga mantan lurah jadi lurah selanjutnya.

Pada tahun 1925 pemerintah kolonial Belanda secara resmi mengeluarkan Indische staatsregering atau peraturan dasar mengenai pemerintahan jajahannya di Hindia Belanda. Pengakuan dan eksistensi institusi desa pada Pasal 128 menyatakan bahwa desa memiliki wewenang penuh untuk memilih sendiri kepala desa yang disukainya, sesuai dengan adat serta istiadat tempat masing-masing. Pada dasarnya politik hukum ini mengizinkan sistem pemerintahan desa terus berjalan menimbulkan dua hal yang dapat melampaui batas, dimana semua rakyat bisa jadi lurah atau pemimpin (maksudnya dalam hal seperti yang taat pada pemerintah kolonial, namun gak ada ilmu memimpin alias gak adil pada yang dipimpin).

Peraturan itu disebut dengan Inlandsche Gemeente Ordonnantie Biutengewsten (IGOB) yang termuat dalam Staatblad Nomor 490 tahun 1938. Semua peraturan tentang susunan organisasi rumah tangga dan tugas serta wewenang dan kekuasaan Pemerintah Desa, Kepala Desa, dan anggota Pamong Desa tertata rapi pada hukum tertulis tersebut. Yang pasti didalamnya terdapat kewajiban untuk mematuhi kolonial, jika lurah membangkang akan digantikan oleh orang kepercayaan kolonial (didikan kolonial).

Mungkin kalian bingung dengan semua hal tersebut, karena para agan dan sista banyak yang tidak mengetahui sejarah sebelumnya, tapi jika kita sudah paham sejarah sebelumnya akan terasa lebih masuk akal. Dan disini ane akan memberikan sedikit penjelasan mengapa peraturan itu sangat mengubah, selain dengan interversi dari pihak kolonial belanda.

Alasan yang mendasari ialah peperangan Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825-1830, yang saat itu disebut sebagai perang terbesar se-jawa, dan akhirnya mereka kalah. Para pengikut pangeran Diponegoro kemudian masuk ke desa-desa, agar bisa membentuk perlawanan dengan mengumpulkan pasukan baru untuk melawan belanda. Dan karena pengikut pangeran Diponegoro tersebutlah, banyak desa yang melakukan aksi perlawanan hingga akhirnya belanda muak dan membuat peraturan baru yang mengengkang.

Untuk itulah pemerintah kolonial melalui kaki tangannya yang ada di Binenland Bestuur (BB) terendah, yakni Asisten Wedana atau yang kita kenal sekarang sebagai seorang Camat di masing-masing daerah melakukan intervensi. Apabila calon lurah atau semua calon lurah dipandang berpotensi membangkang, maka Asisten Wedana akan menyuruh orangnya (walaupun bukan warga desa setempat namun bisa mencalonkan jadi lurah karena ada peraturan baru tadi) menjadi calon lurah.Dan agar orangnya tersebut bisa memenangkan pertarungan politik itulah, Asisten Wedana membujuk sebagian besar pemilih dengan imbalan berupa uang, dan saat itulah politik uang mulai terjadi.

Nah agan dan sista, dengan cerita di atas kita bisa tahu kalau politik uang sesungguhnya ialah bentukan belanda, dan saat ini kita sudah merdeka dari mereka. Sejatinya kita juga harus merdeka dari sistem kolonial yang menjajah kita, salah satunya ialah politik uang ini.Jadi sebenarnya kita masih belum merdeka jika belum terlepas dari belenggu politik uang ini, dan bodohnya ada saja dari para calon pemimpin yang katanya punya pendidikan tinggi malah menyebarkan sistem kolonial yang busuk ini.

Oh ya ini ada tambahan penjelasan dari agan kaskuser


Oke agan dan sista, cukup sekian saja cerita tentang sejarah kali ini, dan maafkan jika terlalu panjang lebar serta maafkan bila ada kata yang salah dari tulisan ane. Cerita ini berdasarkan ahli sejarah Mojokerto pak Ayuhanafiq ya, dan mudah-mudahan thread ane bisa bermanfaat.
Oh ya, ane juga ngadain polling untuk postingan sejarah selanjutnya, harap dipilih yak

Thread ane yang lain gan :
Jangan Klik Lagi Link Video Tante Sama Bocah, Bahaya Gan!
Kesono NV, Pabrik Tenun Terbesar Sekaligus Kota Kecil yang Akhirnya Gagal Berdiri
Beasiswa, Sebagai Bantuan Siswa Atau Malah Jadi Pemanfaatan Oknum Tertentu?
Spesial Thread Hero Lancelot, si cinta sejati Odette di Mobile Legend
Dimasak Utuh, Masakan Sup Kelelawar di Negara ini Sering Diburu Wisatawan