Pada Hari Jum'at kemarin, Gedung Putih mengumumkan sebuah aturan yang melarang hampir semua orang transgender untuk melayani negara melalui jabatan militer.

Tijauan aturan Pentagon setelah adanya Tweed dari Donald Trump tahun lalu, Gedung Putih mengatakan bahwa aturan baru ini akan berbunyi "Orang-orang Transgender dengan riwayat atau diagnosis mengenai dysphoria gender -- orang-orang yang aturan-aturan negara bagiannya mungkin memerlukan perawatan medis, termasuk medikasi atau operasi -- dicabut dari status jabatan militernya kecuali dalam keadaan tertentu."

Berikut tweet yang dimaksud gan


Menurut Pentagon Memo tentang aturan tersebut, pengecualian terhadap pelarangan tersebut mencakup orang yang telah "stabil selama 36 bulan berurutan dalam jenis kelamin biologisnya sebelum aksesi", anggota militer yang "tidak memerlukan perubahan gender" dan tentara yang suda mulai melayani negara dibawah aturan administrasi obama sebelumnya.

"Aturan baru ini akan membuat militer dapat menerapkan standar mental dan fisik yang mapan - termasuk tentang perihal penggunaan obat-obatan medis -- dengan sama rata terhadap semua orang yang ingin bergabung dan bertarung untuk kekuatan militer terbaik yang pernah ada di dunia ini," kata Sarah Huckabee, Sekretaris Press Gedung Putih pada Jum'at lalu.

The Human Rights Campaign, orgaisasi hak sipil LGBT terbesar di Amerika Serikat mendakwa pemerintahan Trump yang mendesak "stigma anti-transgender ke dalam militer."

"Tidak ada cara untuk membalikkan hal ini. Kebijakan diskriminatif, inkonstitusionil, dan tercela pemerintahan Trump-Fence akan terus berlanjut melarang tentara transgender." kata Presiden HRC, Chad Griffin.

Kebijakan ini membuat Donald Trump dituntut oleh personel transgender. Dilansir dari VOA Indonesia, lima orang anggota militer transgender telah mengajukan tuntutan hukum atas rencana presiden Trump melarang kaum transgender menjadi anggota angkatan bersenjata. Kelima warga transgender itu masa tugasnya berjumlah 60 tahun, termasuk tugas-tugas di Irak dan Afghanistan.

Isu tersebut telah masuk ke dalam deretan statement-statement politik yang rumit, ulas court decisions and policy sejak Trump pertama kali membuat pemerintahannya ternganga dengan tweetnya Juli tahun lalu. Tidak jelas seberapa besar pengaruh keputusan pengadilan terhdap keputusan Trump. Kelompok aktivis khawatir pemerintah dapat menetapkan pendaftaran seketat itu dan pembatasan perawatan kesehatan yang membuat tentara transgender mustahil bisa bergabung atau melanjutkan pengabdiannya pada militer.
(Johan Herdi Putra)

SUMUR
https://edition.cnn.com/2018/03/23/p...use/index.html
https://www.cnbc.com/2018/03/23/trum...-military.html
https://www.voaindonesia.com/a/perso...s/3979779.html